Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) berperan penting dalam proses mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945, Jepang membentuk PPKI untuk melanjutkan tugas merancang kemerdekaan Indonesia. Namun, dalam perkembangannya, tidak hanya mengikuti kehendak Jepang, tetapi juga mengambil langkah tegas untuk mempercepat proklamasi dan membentuk pemerintahan Indonesia yang berdaulat.
Dalam waktu yang singkat, PPKI berhasil menyusun Undang-Undang Dasar 1945, mengesahkan dasar negara, memilih presiden dan wakil presiden pertama, serta membentuk kabinet awal pemerintahan Indonesia. Dengan kata lain, PP KI menjadi lembaga yang meresmikan kelahiran Indonesia sebagai negara merdeka.
Artikel ini akan membahas latar belakang pembentukan PPKI, susunan keanggotaan, jalannya sidang, serta dampak besar PPKI dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia.
Latar Belakang Pembentukan
Pada pertengahan tahun 1945, Jepang semakin terdesak dalam Perang Dunia II. Pasukan Sekutu terus mendesak Jepang di berbagai medan perang, sementara situasi di dalam negeri semakin tidak terkendali.
Beberapa faktor utama yang melatarbelakangi pembentukan PPKI antara lain:
1. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II
- Pada 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.
- Serangan ini melemahkan Jepang secara drastis dan membuat posisi mereka di Indonesia semakin lemah.
- Jepang menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi mempertahankan kekuasaannya di Asia, termasuk Indonesia.
2. Pembubaran BPUPKI dan Perlunya Lembaga Baru
- Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya dalam merumuskan dasar negara dan UUD 1945, Jepang membubarkan badan tersebut pada 7 Agustus 1945.
- Jepang kemudian membentuk PPKI dengan tujuan melanjutkan proses persiapan kemerdekaan Indonesia.
- Namun, berbeda dengan BPUPKI, PPKI lebih fokus pada pengesahan UUD, pembentukan pemerintahan, serta proklamasi kemerdekaan.
3. Keinginan Bangsa Indonesia untuk Segera Merdeka
- Para pemimpin Indonesia menyadari bahwa Jepang tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengendalikan Indonesia.
- Meskipun Jepang membentuk PPKI, para pemimpin nasional mengambil inisiatif untuk mempercepat kemerdekaan tanpa menunggu keputusan Jepang.
Dengan kondisi yang semakin mendesak, PPKI berperan sebagai lembaga yang mengambil keputusan strategis dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Keanggotaan PPKI
PPKI terdiri dari 21 anggota, yang berasal dari berbagai daerah dan kelompok masyarakat di Indonesia. Anggota-anggota ini dipilih oleh Jepang, tetapi dalam perkembangannya, Soekarno menambah enam anggota tanpa seizin pengetahuan Jepang, sebagai bentuk perlawanan terhadap pengaruh Jepang.
Berikut susunan keanggotaan:
Ketua dan Wakil Ketua PPKI:
- Ketua: Soekarno
- Wakil Ketua: Mohammad Hatta
Anggota PPKI (Awal, Ditunjuk Jepang)
- Ki Bagus Hadikusumo
- K.H. Wahid Hasyim
- Mohammad Yamin
- Soepomo
- Otto Iskandardinata
- I Goesti Ketut Pudja
- Sam Ratulangi
- K.H. Mas Mansur
- Sayuti Melik
- Abikusno Tjokrosujoso
- Ahmad Soebardjo
- Sukiman Wirjosandjojo
- K.H. Abdul Kahar Muzakir
- Pangeran Mohammad Noor
- Andi Pangerang
- Kasman Singodimedjo
- Teuku Mohammad Hasan
- Ki Hadjar Dewantara
- R. Panji Suroso
Penambahan Anggota PPKI oleh Soekarno (Tanpa Persetujuan Jepang)
- Achmad Soebardjo
- Sutan Syahrir
- Subardjo Sastrosatomo
- Latuharhary
- Sam Ratulangi
- Kiai Haji Masjkur
Keputusan menambah anggota tanpa izin Jepang menunjukkan bahwa PPKI sepenuhnya berada di bawah kendali bangsa Indonesia dan tidak lagi bergantung pada keputusan Jepang.
Sidang-Sidang PPKI
PPKI menggelar beberapa sidang penting yang menghasilkan keputusan besar bagi Indonesia.
Sidang Pertama (18 Agustus 1945): Pengesahan UUD 1945 dan Pemilihan Presiden
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, PPKI langsung mengadakan sidang untuk menetapkan sistem pemerintahan dan memilih pemimpin nasional. Hasil sidang pertama ini sangat menentukan arah negara Indonesia yang baru merdeka.
Keputusan penting dalam sidang ini:
- Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi resmi Indonesia.
- Mengubah Piagam Jakarta, dengan menghilangkan kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” agar lebih inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Memilih Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.
- Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan legislatif sementara.
Sidang Kedua (19 Agustus 1945): Pembagian Wilayah dan Pembentukan Kementerian
PPKI melanjutkan sidangnya pada 19 Agustus 1945 untuk membahas struktur pemerintahan Indonesia yang baru merdeka.
Keputusan penting dalam sidang kedua ini:
- Menetapkan wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi, yaitu:
- Sumatra
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Kalimantan
- Sulawesi
- Maluku
- Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara)
- Membentuk kementerian pertama dalam pemerintahan Indonesia.
Sidang Ketiga (22 Agustus 1945): Pembentukan Lembaga-Lembaga Negara
Sidang terakhir membahas langkah-langkah strategis untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Keputusan penting dalam sidang ini:
- Membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai tunggal negara.
- Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR), cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Dampak Pembentukan PPKI bagi Kemerdekaan Indonesia
1. Mengukuhkan Kemerdekaan Indonesia
PPKI secara resmi menetapkan dasar hukum, sistem pemerintahan, dan pemimpin negara, sehingga Indonesia dapat berdiri sebagai negara yang merdeka secara penuh.
2. Menghapus Pengaruh Jepang dalam Keputusan Politik Indonesia
Dengan menambah anggota tanpa izin Jepang dan mengambil keputusan secara independen, PPKI menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan sekadar pemberian Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa sendiri.
3. Mempersiapkan Struktur Pemerintahan Indonesia
PPKI berhasil membentuk kabinet, menetapkan wilayah administratif, dan membangun sistem pemerintahan yang efektif, sehingga Indonesia bisa segera beroperasi sebagai negara merdeka.
Kesimpulan
Pembentukan PPKI menjadi langkah akhir sebelum Indonesia benar-benar berdiri sebagai negara yang merdeka. Dengan berbagai keputusan strategisnya, PPKI menegaskan kemerdekaan, mengesahkan UUD 1945, membentuk pemerintahan, dan mengatur sistem pertahanan negara.
Meskipun awalnya dibentuk oleh Jepang, PPKI mengambil kendali penuh atas jalannya pemerintahan Indonesia, menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tetapi hasil perjuangan panjang para pemimpin bangsa.
Duka mendalam pemerintahan Indonesia: Tragedi Trisakti 1998: Tumbal Reformasi Mengguncang Indonesia
